Balkanisasi Nusantara
 |
| Dhia Prekasha Yoedha |
“Dalam skema rancangan Pentagon melalui rekomendasi studi
Rand Corporation, NKRI harus dicacah jadi 7 wilayah, yang prioritas jangka
pendeknya ialah memerdekakan Papua. sebagai bagian dari Balkanisasi Nusantara,”
papar Hendrajit..
Cermati prakarsa
dua anggota Kongres Amerika Serikat (AS) menggolkan resolusi agar Baluchistan
diberi hak sejarah menentukan nasib sendiri menjadi negara tersendiri yang
terlepas dari Pakistan. Yaitu kemungkinan dua tahap langkah yang ditempuh
Amerika Serikat dan Eropa sekutunya:
1. Melakukan Internasionalisasi isu provinsi yang bermaksud merdeka dan lepas dari negara induk. Sukses resolusi Baluchistan, bisa jadi preseden bagi langkah serupa terhadap Papua.
2. Preseden akan berlanjut pada modus referendum sebagai roadmap pemerdekaan suatu provinsi untuk lepas dari negara induk, seperti Timor Timur jadi Timor Leste.
1. Melakukan Internasionalisasi isu provinsi yang bermaksud merdeka dan lepas dari negara induk. Sukses resolusi Baluchistan, bisa jadi preseden bagi langkah serupa terhadap Papua.
2. Preseden akan berlanjut pada modus referendum sebagai roadmap pemerdekaan suatu provinsi untuk lepas dari negara induk, seperti Timor Timur jadi Timor Leste.
Apalagi
ada rencana membelah Indonesia seturut model Polinesia (negara pulau) di Lautan
Pasifik. Sehingga guliran Isu Negara Timor Raya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
mulai santer terdengar. Secara garis besar NKRI akan dibelah jadi tiga kelompok
negara berdasar klasifikasi provinsi ekonomi kuat dengan rincian:
A.
Aceh,
Riau dan United Borneo.
B.
Pusat
wisata dan seni dunia semacam Bali, Flores, Maluku dan Manado,
C.
Jawa,
Sunda dan Daerah Khusus Jakarta.
Untuk itu sesakit apapun hati bangsa akibat tewasnya
sejumlah prajurit TNI di Papua, harus ditanggapi dengan kepala dingin. Jangan nilai ketewasan
prajurit itu sebagai konsekwensi tempur antara TNI dengan OPM semata. Cermati
itu sebagai upaya membenturkan TNI dengan warga sipil Papua, sehingga semua
warga sipil Papua nanti seakan anggota OPM. Jika benturan itu terjadi, maka
opini bisa digembungkan menjadi masalah internasional.
Semua itu baru babak awal dari suatu skenario keji yang
diungkap Hendrajid di dalam buku “Tangan Tangan Amerika” (Operasi Siluman AS di
Pelbagai Belahan Dunia) karya jurnalis senior yang diterbitkan tahun 2010.
Sebagai roadmap
menuju skenario tadi, Rand Corporation badan riset dan pengembangan strategis
di AS yang secara akademis acap melayani kepentingan Departemen Pertahanan
Amerika (Pentagon), merekomendasikan pola internasionalisasi masalah Aceh
sebagai isu sentral agenda Gedung Putih. Bahkan scenario building dalam
gambaran Rand, Indonesia harus dicacah jadi delapan bagian.
Rekomendasi itu dikeluarkan Rand Corporation tahun 1998 ketika Bill Clinton jadi presiden. Berarti sepengetahuan dan sepersetujuan Clinton dan Pentagon. Wajar jika kini jadi opsi Obama, karena ditetapkan saat suami Hillary berkuasa. Pentagon ingin skenario ”Balkanisasi Nusantara” jadi opsi logis yang diterapkan Kemenlu AS semasa Obama kini.
Rekomendasi itu dikeluarkan Rand Corporation tahun 1998 ketika Bill Clinton jadi presiden. Berarti sepengetahuan dan sepersetujuan Clinton dan Pentagon. Wajar jika kini jadi opsi Obama, karena ditetapkan saat suami Hillary berkuasa. Pentagon ingin skenario ”Balkanisasi Nusantara” jadi opsi logis yang diterapkan Kemenlu AS semasa Obama kini.
“Dalam skema rancangan Pentagon melalui rekomendasi studi
Rand Corporation, NKRI harus dicacah jadi 7 wilayah, yang prioritas jangka
pendeknya ialah memerdekakan Papua. sebagai bagian dari Balkanisasi Nusantara,”
papar Hendrajit..
Skema
dan kebijakan strategis pemerintahan Obama pasca Bush, menurut pendiri Aliansi
Jurnalis Independen (AJI) ini wajib dicermati seksama. Dengan jargon demokrasi
dan isu sentral penegakan HAM, maka masa depan Aceh dan Papua bisa jadi duri di
dalam daging bagi hubungan Indonesia-AS ke depan.
Dalam
Balkanisasi akan ada beberapa negara yang terpisah dari NKRI. Timor Leste adalah
provinsi pertama yang tahun 1999 berhasil dipisah semasa pemerintahan BJ
Habibie. Aceh diskenario pecah lewat proses “sandiwara” MoU Helsinki dan
mungkin setelah kemenangan Partai Lokal pada Pemilu 2009. Kemudian Ambon, Irian
Jaya, Kalimantan Timur, Riau, Bali. Lalu, sisanya tetap Republik Indonesia.
Andai skenario ini telah ditetapkan pemerintahan Obama, kemungkinan besar juga tak akan ditempuh AS dengan aksi militer. Dalam skema ini Menlu AS John Kerry akan meneruskan langkah diplomasi publik yang dirintis pendahulunya Hillary Clinton sebagai elemen paling efektif untuk skenario Balkanisasi Nusantara. Yaitu akomodasi dan internasionalisasi kasus Aceh atau Papua yang dikemas dalam persepsi gerakan demokrasi dan penegakan HAM.
“Uni Eropa ini sudah menjadi pemain sentral di Aceh pasca MoU Helsinki, lewat Pieter Feith, dan Juha Christensen. Sedang persekutuan Inggris, Australia dan Amerika, mengandalkan Dr Damien Kingsbury dan Anthoni Zinni selaku pemain sentral,” ungkap alummni Universitas Nasional ini.
Mereka semua ini disiapkan selaku agen lapangan untuk memainkan peran mediator begitu skenario jalan buntu terjadi antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis. Saat itu mereka akan jadi aktor utama skenario internasionalisasi Aceh, Papua, dan daerah lain yang berpotensi memisahkan diri dari NKRI.
Motivasi para penentu kebijakan luar negeri AS ini bisa dimengerti. Karena begitu daerah-daerah itu terlepas dari kendali Jakarta, AS bisa mengakses langsung para elit daerah yang diperhitungkan lebih lemah katimbang masih menjadi kesatuan wilayah NKRI. Karena fenomena potensi Nasakom baru yang setiap saat bisa muncul lagi di Indonesia, sangat mencemaskan kepentingan AS (Baca: kolom Satrio Arismunandar).
Dorongan memperoleh daerah pengaruh bukan monopoli kepresidenan Bush. Obama pun bertujuan sama meski berbeda metode. Bush maupun Obama menyadari konstelasi negara-negara Amerika Latin selaku halaman belakang AS, kini cenderung semakin sulit dikontrol. Bahkan berpotensi jadi musuh AS.
El Salvador kini dipimpin Presiden berhaluan sosialis Mauricio Funes. Ekuador oleh Presiden Rafael Correa dengan agenda revolusi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Presiden Brazil Luis Inacio Lula memprioritaskan pengamanan energi, Evo Morales di Bolivia menasionalisasi industri gas, pertambangan, kehutanan, dan landreform bagi petani miskin serta perlindungan warga Indian minoritas. Chile dipimpin Presiden berhaluan kiri-tengah Michele Bachelet. Peru oleh Alan Garcia. Venezuela oleh Nicolas Maduro pengganti Hugo Chavez, yang berseteru sengit dengan AS, padahal Obama lebih moderat dari Bush.
Perkembangan beruntun di Amerika Latin itu tentu mencemaskan AS. Meski secara militer tidak merisaukan, namun bila negara-negara Latin tidak kooperatif lagi secara politik atau ekonomi, jelas mengganggu Gedung Putih. Apalagi jika mereka malah terdorong merapat kepada Cina, Rusia, Korea Utara, Iran dsb. *** Dhia Prekasha Yoedha
Andai skenario ini telah ditetapkan pemerintahan Obama, kemungkinan besar juga tak akan ditempuh AS dengan aksi militer. Dalam skema ini Menlu AS John Kerry akan meneruskan langkah diplomasi publik yang dirintis pendahulunya Hillary Clinton sebagai elemen paling efektif untuk skenario Balkanisasi Nusantara. Yaitu akomodasi dan internasionalisasi kasus Aceh atau Papua yang dikemas dalam persepsi gerakan demokrasi dan penegakan HAM.
“Uni Eropa ini sudah menjadi pemain sentral di Aceh pasca MoU Helsinki, lewat Pieter Feith, dan Juha Christensen. Sedang persekutuan Inggris, Australia dan Amerika, mengandalkan Dr Damien Kingsbury dan Anthoni Zinni selaku pemain sentral,” ungkap alummni Universitas Nasional ini.
Mereka semua ini disiapkan selaku agen lapangan untuk memainkan peran mediator begitu skenario jalan buntu terjadi antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis. Saat itu mereka akan jadi aktor utama skenario internasionalisasi Aceh, Papua, dan daerah lain yang berpotensi memisahkan diri dari NKRI.
Motivasi para penentu kebijakan luar negeri AS ini bisa dimengerti. Karena begitu daerah-daerah itu terlepas dari kendali Jakarta, AS bisa mengakses langsung para elit daerah yang diperhitungkan lebih lemah katimbang masih menjadi kesatuan wilayah NKRI. Karena fenomena potensi Nasakom baru yang setiap saat bisa muncul lagi di Indonesia, sangat mencemaskan kepentingan AS (Baca: kolom Satrio Arismunandar).
Dorongan memperoleh daerah pengaruh bukan monopoli kepresidenan Bush. Obama pun bertujuan sama meski berbeda metode. Bush maupun Obama menyadari konstelasi negara-negara Amerika Latin selaku halaman belakang AS, kini cenderung semakin sulit dikontrol. Bahkan berpotensi jadi musuh AS.
El Salvador kini dipimpin Presiden berhaluan sosialis Mauricio Funes. Ekuador oleh Presiden Rafael Correa dengan agenda revolusi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Presiden Brazil Luis Inacio Lula memprioritaskan pengamanan energi, Evo Morales di Bolivia menasionalisasi industri gas, pertambangan, kehutanan, dan landreform bagi petani miskin serta perlindungan warga Indian minoritas. Chile dipimpin Presiden berhaluan kiri-tengah Michele Bachelet. Peru oleh Alan Garcia. Venezuela oleh Nicolas Maduro pengganti Hugo Chavez, yang berseteru sengit dengan AS, padahal Obama lebih moderat dari Bush.
Perkembangan beruntun di Amerika Latin itu tentu mencemaskan AS. Meski secara militer tidak merisaukan, namun bila negara-negara Latin tidak kooperatif lagi secara politik atau ekonomi, jelas mengganggu Gedung Putih. Apalagi jika mereka malah terdorong merapat kepada Cina, Rusia, Korea Utara, Iran dsb. *** Dhia Prekasha Yoedha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar